Pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana narkoba yang baru-baru ini dilakukan, sudah benar dan tidak melanggar hukum, karena di dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia memang ada aturan hukuman mati.

Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR H.M. Ali Umri, sesaat sebelum rapat paripurna DPR Selasa, (20/1) siang

Ali Umri mengatakan, kalau memang Indonesia tidak akan melaksanakan hukuman mati Undang-Undang yang ada harus di cabut terlebih dahulu. Menurutnya, Jaksa dan Hakim dalam memutus eksekusi tersebut pasti dilaksanakan, karena sudah diatur dalam Undang-Undang dan hukuman mati bagi terpidana dianggap pantas dan setimpal dengan perbuatannya.

Politisi Fraksi Nasdem ini mengatakan,  di negara manapun juga pasti akan melakukan dengan hal yang sama dan tidak mungkin dibantah dan diatur melalui payung hukum. Apalagi  masalah narkoba sudah sangat luar biasa dan darurat di Indonesia.

Menyinggung masalah grasi ini adalah hak dan wewenang Presiden,  kalau Presiden tidak mau memberikan  itu hak Presiden. Pemberian  grasi itu bisa melihat kasusnya berat atau ringan, manakala sudah berat karena sebagai pengedar dan dari dalam penjara juga melakukan hal seperti itu, ini sudah sangat membahayakan.

Terkait dengan penarikan Dubes Belanda dan Brazil yang ditarik oleh negaranya itu merupakan dampak dari persoalan tersebut. Akan tetapi jika nanti pemerintah memberikan penjelasan dan adanya kerjasama antar negara, diharapkan akan memahami penjelasan kongkrit oleh pemerintah. (Spy), foto : iwan armanias/parle/hr.